peran Bank Dunia TerhadapPerekonomian Indonesia
PERAN
BANK DUNIA
TERHADAP
PEREKONOMIAN INDONESIA
D
I
S
U
S
U
N
OLEH
SAHAT
SILVERIUS SIJABAT
(7111141018)
KELAS
B REGULER
PENDIDIKAN
EKONOMI
FAKULTAS
EKONOMI
UNIVERSITAS
NEGERI MEDAN
2012
KATA
PENGANTAR.
Puji syukur saya
Panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru slamat pribadi saya karena
atas Rahmat dan KasihNyalah saya dapat menyelesaikan Tugas karya ilmiah saya
ini dari Bapak dosen pengampu bapak Dionisius Sihombing, M.Si. dengan judul
Peranan Bank Dunia Terhadap Perekonomian
Indonesia.
Semoga nanti Karya
Ilmiah Saya Ini Dapat Bermanfaat Kepada Semua pihak terutama dunia pendidikan
dan khusnya Mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Medan.Tidak Ada
Gading Yang Tak Retak demikian juga penulis tidak terlepas dari kesalahan
maupun kesilapan ,penulis mengharapkan Kritik dan Saran Yang membangun.akhir
kata saya ucapkan terimakasih .
Penulis
Sahat Silverius Sijabat
Daftar
Isi
Kata Pengantar........................................................................................................
Daftar
Isi.................................................................................................................
Bab 1.Pendahuluan..................................................................................................
1.1.Latar
Belakang........................................................................................
1.2.Tujuan.....................................................................................................
Bab
2.Pembahasan....................................................................................................
2.1. Sejarah Perkembangan Bank Dunia.......................................................
2.2 .Peran Bank Dunia Terhadap Perekonomian
Indonesia.........................
Bab
3.Kesimpulan.....................................................................................................
Daftar Pustaka...........................................................................................................
Bab 1
Pendahuluan
1.2.Latar
Belakang
Berdasarkan catatan sejarah, Bank
Dunia sendiri sebenarnya didirikan bersama-sama Dana Moneter Internasional
(IMF) di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tahun 1944.
Tujuannya saat itu adalah menghindari terulangnya Great Depression
akibat terjadinya perang dunia kedua. Dengan kata lain, awal pendiriannya
ditujukan untuk ikut membangun stabilitas ekonomi global, terutama akibat
peperangan ataupun bencana alam. Namun dalam perjalanannya, tujuan ini telah
bergeser dan kini aktivitas Bank Dunia justru seringkali menimbulkan
kontroversi.
Bagi Indonesia sendiri, pembangunan
dalam negeri serta perekonomian dan perpolitikan nasional tidak dapat
dipisahkan dari Bank Dunia. Sebagai contoh, kita tentu masih ingat beberapa
waktu lalu polemik politik nasional seputar kasus “Century” diredam dengan
terpilihnya Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dengan gaji
sebesar US$347.000 per tahun ditambah tunjangan pensiun sebesar US$52.752 dan
tunjangan lain-lain sebesar US$76.698 (Susanto, 2010). Selain itu, jumlah
pinjaman Bank Dunia kepada Indonesia juga cukup besar, apalagi jika
dibandingkan dengan negara-negara lain. Hingga tahun 1998 saja, nilai pinjaman
Bank Dunia untuk Indonesia sudah menyentuh nilai 25,4 milliar dollar AS
(Hutagalung, 2009). Dengan nilai pinjaman sebesar itu, bahkan lebih besar,
tentu saja Bank Dunia dan kebijakan-kebijakannya menjadi bagian yang saling
terikat erat dengan pembangunan Indonesia.
Hukum universal menyatakan bahwa
setiap ada aksi, akan ada reaksi, setiap ada dukungan (pro), akan ada
perlawanan (kontra). Hal itu pula yang terjadi terkait “bantuan” dana
yang mengalir dari Bank Dunia untuk Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini
dimaksudkan untuk memberikan pandangan mengenai dampak positif dan negatif dari
“bantuan” dana dari Bank Dunia, khususnya bagi Negara Indonesia. Selain karena
topik ini menarik untuk dibahas, juga merupakan sesuatu yang penting bagi
pembangunan dan kemajuan Indonesia ke depan, dengan atau tanpa campur tangan
Bank Dunia.
1.2.Tujuan
Tujuan penyelesaian karya ilmiah ini
adalah untuk melengkapi tugas dari bapak Dionisius sihombing,M,Si dan untuk
mengetahui peran dari Bank Dunia terhadap perekonomian indonesia yang bergerak
diberbagai infrastruktur negara indonesia yang kita cintai ini. Dan penaruhnnya
terhadap indonesia.
Bab 2
Pembahasan
2.1.Sejarah
Perkembangan Bank Dunia
Bank Dunia didirikan bersama-sama dengan
didirikannya IMF pada 27 Desember 1944 di Britton Woods, New Hampshire, Amerika
Serikat. Bank Dunia dibentuk oleh dua negara promotor dan pendukung utama,
yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Tujuan awal didirikannya adalah untuk
mencegah berulangnya peristiwa Great Depression sebagaimana pernah
terjadi pada sekitar tahun 1930 (Hutagalung, 2009). Hal ini disebabkan perang
dunia kedua yang melanda hampir seluruh belahan bumi sangat berpotensi
meninggalkan puing-puing perekonomian yang luluh lantak di Eropa dan juga di
sebagian besar negara-negara korban perang lainnya.
karena pihak sekutu (yang saat itu
sudah didukung oleh Amerika Serikat pascapengeboman Pearl Harbour oleh Jepang)
merasa perang tidak akan berlangsung lama lagi ataupun karena alasan lain,
tetapi yang jelas setahun setelah didirikannya Bank Dunia perang dunia kedua
benar-benar berakhir. Sesuai prediksi, negara-negara korban perang, terutama di
Eropa, segera membutuhkan aliran dana segar untuk merekonstruksi perekonomian
mereka pascaperang. Prancis tercatat sebagai negara pertama yang mendapatkan
pinjaman dari Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS.
Dalam perkembangannya, semakin
sedikit negara yang mengalami peperangan, sehingga kebutuhan untuk rekonstruksi
pascaperang pun semakin kecil. Pada saat itu, Bank Dunia di bawah kepemimpinan
Mc-Namara menggeser fokusnya ke arah pembangunan infrastruktur, pengentasan
kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, terutama di
negara-negara dunia ketiga yang notabene tertinggal dari negara maju.
Tugas prinsip dari Bank Dunia saat ini
adalah memberikan pinjaman untuk proyekproyek produktif demi pertumbuhan
ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Sebanyak
kira-kira US $ 2,4 milyar telah diberikan oleh Bank Dunia untuk proyek-proyek
pembangunan di Eropa, Australia dan New Zeland, selama 23 tahun terakhir ini
(dari data tahun 1970, sebanyak US $ 1,9 milyar untuk 28 negara Afrika, US S
4,3 milyar untuk 16 negara Asia dan US $ 3,8 milyar untuk 22 negaranegara
bagian Amerika Serikat bagian barat). Pinjaman ini digunakan untuk industri
pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan, rel kereta api,
pelatihan-pelatihan, pembangunan saluran pipa gas alam, telekomunikasi,
pertanian, industri, pengadaan air, pendidikan, dan dalam hal-hal tertentu
ditujukan untuk program pembangunan yang lebih umum termasuk impor.
Bank Dunia
memiliki dua keanggotaan yaitu:
- IFC (International Finance Corporation) yang memulai kegiatannya pada tahun 1956.
- IDA (International Development Auaiatian) yang memulai kegiatannya pada tahun 1960.
Kedua lembaga ini dan Bank Dunia mcmbentuk kelompok
Bank Dunia (World Bank Group)
Keanggotaan dari Bank Dunia
merupakan persyaratan keanggotaan IFC (yang kegiatannya ditujukan untuk sektor
swasta di negara-negara berkembang) dan keanggotaan IDA (yang kegiatannya
ditujukan untuk sektor yang sama dengan kebijakan dan sesuai dengan Bank Dunia.
Namun bantuan yang diberikan hanya ditujukan unruk Negara negara miskin,
dengan syarat-syarat yang lebih mudah daripada pinjaman-pinjaman yang biasa
diberikan oleh Bank Dunia. Bank Dunia juga mensponsori International Centre for
The Settlement Investment Development (ICSID).
Keanggotaan Bank Dunia
Dewan Komisaris memiliki kekuasaan
mengakui anggota-anggota baru Bank Dunia dan untuk mcnentukan syarat-syarat
keanggotaan berdasarkan persyaratan -persyaratan berikut ini. Setiap negara
yang setuju memberikan konstribusinya kepada modal Bank Dunia, dapat menjadi
anggota. Sebelum semua itu terlaksana, negara tersebut harus menjadi anggota
IMF (international Monetary Fund), yang meliputi perjanjian untuk mengamati
peraturan praktek Keuangan International yang berlaku, disertai penjelasan
mengenal pokok-pokok informasi perekonomian demi kelayakan suatu negara dalam
menerima bantuan. Bila semua telah dilakukan, maka negara tersebut dapat
dipertimbangkan mcnjadi anggota Bank Dunia. Pada tahun 1969 Bank Dunia memiliki
112 negara anggota.
Yang Menjalankan Operasi Perusahaan Bank Dunia
Seluruh kekuasaan Bank Dunia berada
di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara
anggota (masing-masing negara anggota menunjuk satu orang komisarisnya).
Dewan komisaris bertemu setahun
sekali dan dapat mengirimkan suaranya melalui surat atau kawat. Kecuali
kekuasaan tertentu yang ditentukan secara spesifik dalam Anggaran Dasar seperti
keputusan keanggotaan, alokasi pendapatan bersih dan perubahan perubahan dalam
modal saham; Dewan Komisaris menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Direksi
(Board of Director) yang melaksanakan tugas-tugas mereka secara penuh pada
markas besar Bank Dunia di Washington D.C. Umumnya para Direksi mengadakan
pertemuan seminggu sekali, 5 dari anggota direksi ditunjuk oleh 5 pemegang
saham terbesar, dan lainnya (15 orang direksi dipilih oleh negara anggota
lainnya).
Setiap pemilihan suara yang diberikan
oleh Direksi merupakan jumlah dari suara yang diberikan negara anggota yang
diwakilinya. Pemilihan suara dari setiap direksi ini kemudian diberi bobot
(weighted). Para direksi memilih Direktur Utama dan Bank Dunia berdasarkan
keputusan dari para Direktur atas beberapa pertanyaan mengenai kebijakan Bank
Dunia dinilai mampu untuk melaksanakan usaha dan mengurus organisasi Bank Dunia
menunjuk dan memberhentikan para pegawai, Officer, dan Staff. Hanya Direktur
Utama yang dapat mengusulkan fasilitas kredit yang akan diberikan.
Kebijakan secara luas diputuskan oleh Direktur
Pelaksana berdasarkan batasan batasan dari Anggaran Dasar. Kebijakan bank
merupakan proses yang mengalami perubahan secara perlahan-lahan. Anggaran Dasar
secara umum memberikan kelonggaran kepada bank untuk menjalankan operasinya,
sehingga dapat menyesuaikan kebijakan tersebut terhadap kenyataan di dunia yang
selalu berubah. Biasanya analisis yang terperinci mengenai setiap perubahan
kebijakan, dikemukakan oleh Direktur Utama Bank Dunia kepada Para Direktur
Pelaksana untuk dipertimbangkan dan diputuskan.
2.2.Peran Bank Dunia
Terhadap Perekonomian Indonesia
Kebijakan politik pemerintahan
Presiden Soekarno yang mendekat ke blok Uni Soviet menyulitkan Bank Dunia yang
memiliki paham berseberangan untuk mengambil peran lebih banyak bagi Indonesia.
Oleh karena itu, Bank Dunia baru mulai berperan sebagai lembaga pemberi
pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto,
yaitu sekitar tahun 1968. Namun sebelum memberikan pinjaman, Bank Dunia
“menjajaki” Indonesia dengan memberikan bantuan teknis untuk identifikasi
kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral yang diperlukan, dan kebutuhan
pendanaan yang kritis (Hutagalung, 2009).
Di masa-masa awal pemberian
pinjaman, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang memiliki nilai credit
worthiness yang rendah. Oleh karena itu, pinjaman yang diberikan oleh Bank
Dunia pada saat itu menggunakan skema IDA atau pinjaman tanpa bunga, kecuali administrative
fee ¾ persen per tahun dan jangka waktu pembayaran 35 tahun dengan masa
tenggang 10 tahun. Dana pinjaman pertama yang diberikan kepada Indonesia adalah
sebesar 5 juta dolar AS pada September 1968 (Hutagalung, 2009).
Pada masa-masa awal tersebut, dana
pinjaman dari Bank Dunia digunakan untuk pembangunan di bidang pertanian,
perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Pada
tahun-tahun berikutnya, Indonesia berhasil menunjukkan performa ekonomi yang
memuaskan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun,
jauh lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara peminjam yang lain.
Oleh karena itu, sejak akhir dekade 70-an Indonesia sudah mulai dianggap
sebagai negara yang lebih creditworthy untuk memperoleh pinjaman Bank
Dunia yang konvensional atau dengan menggunakan skema IBRD. Berbeda dari
periode sebelumnya, pada dekade 80-an, pinjaman uang Bank Dunia terlihat lebih
terarah pada masalah deregulasi sektor keuangan, selain masih tetap digunakan
bagi pengembangan sektor-sektor sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
Pada awal dekade 90-an hingga
sebelum memasuki krisis moneter tahun 1997, Indonesia menunjukkan performa
ekonomi yang mengagumkan, bahkan sempat dijuluki sebagai salah satu Asian
Miracle. Laporan dan analisis Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia
acap kali dihiasi dengan berbagai pujian. Sayangnya, sebagaimana terjadi pada
banyak negara lain seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, performa
ekonomi yang memikat tersebut ternyata lebih tepat sebagai “penundaan masalah”.
Kekeliruan dan dampak negatif dari
bantuan Bank Dunia, baik berupa dana pinjaman maupun anjuran kebijakannya,
terbukti nyata (meski bukan faktor satu-satunya) pada saat Indonesia mengalami
krisis moneter pada tahun 1997. Liberalisasi sektor keuangan yang didukung
penuh oleh Bank Dunia terbukti tidak cocok, bahkan mencelakakan, Indonesia.
Pada saat krisis terjadi, mungkin salah satu bantuan paling berharga yang
diberikan oleh Bank Dunia berupa persetujuan atas permintaan pemerintah
Indonesia untuk membatalkan pinjaman yang tidak terserap sebesar 1,5 miliar
dolar AS dan menyesuaikan (realokasi) pinjaman lainnya sebesar 1 miliar dolar
AS untuk membiayai program mendesak, seperti bantuan biaya sekolah, beasiswa,
dan jaring pengaman sosial.
Kemudian, pascakrisis yang melanda
Indonesia, bantuan Bank Dunia masih terus berlanjut, terutama difokuskan pada
kelanjutan pemulihan ekonomi, penciptaan pemerintah yang transparan, dan
penyediaan pelayanan umum yang lebih baik, terutama bagi kelompok miskin. Terakhir,
Bank Dunia kembali menyetujui dua pinjaman kebijakan pembangunan kepada
Indonesia dengan nilai total 800 juta dolar AS untuk mendukung program
prioritas reformasi yang dimotori Pemerintah Indonesia pada bulan November 2010
(Purwoko, 2010).
Dari penjelasan tahap demi tahap
bantuan Bank Dunia kepada Indonesia sejak tahun 1968, kita dapat melihat betapa
besar peran yang dimainkan oleh Bank Dunia terhadap pembangunan dan pasang
surut perekonomian nasional. Mulai dari infrastruktur yang dibangun selama dekade
1970-an hingga kebijakan-kebijakan terbaru di era reformasi, semuanya tidak
terlepas dari peran Bank Dunia.
Krisis moneter yang melanda
Indonesia tahun 1997 seharusnya dapat memberi pelajaran berharga mengenai dua
mata pisau yang diberikan oleh “bantuan” Bank Dunia. Terlepas dari kontroversi
niat dan tujuan pemberian bantuan oleh Bank Dunia, Indonesia sejatinya bisa
memilih menjadi negara yang mandiri dan menentukan masa depannya sendiri,
mengukur kemampuan membayar dan menghitung jumlah dana yang mungkin dipinjam,
menyeleksi proyek yang dijalankan agar sesuai dengan sasaran serta mencapai
efektifitas dan efisiensi, menilik kebijakan yang bisa diliberalisasi dan yang
tidak, serta membekali diri dengan pengetahuan dan teknologi. Karena
bagaimanapun, kejahatan tidak hanya disebabkan niat dari pelakunya, tapi juga
kelengahan dan kesempatan yang diberikan oleh korbannya.
Bab .3.
Kesimpulan
Keberadaan Bank Dunia sejak tahun
1944 telah mempengaruhi perekonomian global secara signifikan. Mulai dari
rekonstruksi dan rehabilitasi negara-negara korban perang dunia kedua, hingga
program-program pengentasan kemiskinan dan pembangunan berbagai negara
berkembang di seantero dunia. Tampaknya kini tidak ada satu negara pun yang
terbebas dari pengaruh Bank Dunia, baik kebijakannya, dana pinjamannya, maupun
kapitalisme dan liberalisasi keuangan yang dikampanyekannya.Dalam dua dekade
terakhir, Bank Dunia telah banyak membantu negara-negara dunia ketiga dalam
permodalan bagi pembangunan dalam negerinya masing-masing.
Namun demikian, keberadaan Bank
Dunia bukan tanpa kontroversi dan dampak negatif. Kemelut utang tak berujung
yang meliputi berbagai negara peminjam seringkali justru menjadi “bumerang”.
Alih-alih mengatasi masalah perekonomian dalam negeri, seringkali dana pinjaman
dari Bank Dunia justru seperti menumpuk masalah di tahun-tahun mendatang yang
suatu saat –cepat atau lambat- akan overload dan dapat mengakibatkan chaos.
Apalagi banyak ahli ekonomi dari negara-negara peminjam (yang biasanya berdiri
di luar pemerintahannya) berkomentar miring dan justru menuding Bank Dunia yang
telah menganjurkan kebijakan ekonomi yang menyesatkan dan tidak menyelesaikan
masalah. Salah satu penyebabnya adalah aliran uang pinjaman yang masuk
seringkali justru kembali lagi ke negara-negara donor, sehingga menimbulkan
kerugian yang tidak sedikit bagi negara peminjam.
Bagi Indonesia sendiri, peran Bank
Dunia mulai tampak jelas setelah masa pemerintahan Presiden Soekarno yang
cenderung dekat dengan poros Uni Soviet berakhir. Hingga saat ini, Indonesia
masih menjadi salah satu negara yang dipercaya oleh Bank Dunia untuk meminjam
dana untuk berbagai keperluan, terutama untuk pembangunan infrastruktur,
pendidikan, pelayanan publik, pertanian dan lingkungan hidup.
Namun demikian, sama seperti banyak
negara peminjam lainnya, hal ini justru dapat membahayakan perekonomian dalam
negeri di masa mendatang jika peminjaman yang dilakukan tidak efisien, tidak
bermanfaat, dan juga boros dalam penggunaannya. Bagaimanapun, utang tersebut
–beserta bunganya- dapat terus menumpuk hingga Indonesia tak mampu lagi
membayarnya jika dibiarkan dilakukan terus menerus tanpa upaya pengurangan
utang yang sistematis.
Aliran uang pinjaman yang masuk
seharusnya dapat dikendalikan, sehingga tidak hanya menguntungkan dan menambah
kekayaan segelintir orang, tetapi juga dapat benar-benar menggerakkan
perekonomian nasional, baik secara analisis makro maupun mikro. Karena
bagaimanapun, kemandirian dibentuk dan dilakukan oleh kita sendiri. Dana
pinjaman hanyalah sarana seperti sebuah pedang, jika kita ahli menggunakannya
maka akan menjadikan kita kuat dan sejajar dengan negara manapun, namun jika
kita tidak hati-hati menggunakannya, justru dapat “melukai” bahkan “membunuh”
kita sendiri, cepat ataupun lambat.
Daftar Pustaka
Diktat Universitas Negeri Medan
http://diahayuastriniwebblog.blogspot.com/2012/04/lembaga-keuangan-internasional-dan.html
Bali Post – www.balipost.com
www.vivanews.com [18 Desember 2010], Susanto, Heri.
2010. Gaji Sri Mulyani di Bank Dunia Rp 3 Miliar.
Komentar
Posting Komentar